Sab. Sep 19th, 2020

PORTAL BERITA LOMBOK

Budayakan Lombok Membaca

"Budayakan Lombok Membaca", Ingin tulisanmu dipublikasikan disini? kirim ke Email kami: info@lombokgroup.com || news.lombokgroup.com Member Of LOMBOK GROUP || www.lombokgroup.com

SPACE IKLAN DISEWAKAN

info@lombokgroup.com

Cloud Hosting Indonesia

Tim hukum pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi mempersoalkan Makruf Amin yang masih memiliki jabatan dibeberapa Bank milik BUMN yaitu diantaranya BNI Syariah dan Mandiri Syariah selama menjadi calon wakil presiden yang berpasangan dengan Joko Widodo.

Hal itu merupakan menjadi salah satu point yang ditambahkan oleh tim hukum Prabowo-Sandi dalam revisi permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu pemilihan umum (PHPU) terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Revisi permohonan sengketa PHPU tersebut diserahkan pada hari senin (10/06). Ketua tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyatakan, tercantumnya nama makruf Amin di laman Bank Mandiri Syariah Dan BNI Syariah itu melanggar pasal 227 huruf P Undang-undang Nomor 7 Th. 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
“Pasal itu mewajibkan calon presiden dan wakil presiden tidak menjabat tertentu di Perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara ketika sudah sah menjadi calon atau masih menjadi bakal calon” Ungkap Bambang.

Baca Juga:  Calon Gubernur NTB yang Satu Ini bakal Hapus Wisata Syari'ah NTB yang Sudah Mendunia

Selain itu menurut Bambang Pasal itu juga menyatakan Seorang calon atau bakal calon dia harus menandatangani satu informasi atau keterangan dimana tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan atau ketika akan mencalonkan.

Menurutnya ini merupakan salah satu argumen yang harus dipertimbangkan baik-baik karena bisa menyebabkan Makruf amin yang berpasangan dengan Joko Widodo dapat didiskualifikasi dari Pilpres 2019.

Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun dalam tweetannya mengatakan jika mengenai klaim BPN bahwa makruf Amin masih menjabat komisaris di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah itu benar maka Makruf Amin bisa didiskualifikasi dan bisa Pemilu Ulang tapi tentu harus dibuktikan, tulisnya.

Baca Juga:  Takut Kalah CALEG Pendukung Petahanan Enggan Memasang Foto JOKOWI-AMIN

Komentar