Bukan Ribka Tjiptaning Proletariati, Ternyata Ini Ketua Panja RUU HIP
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning Proletariati membantah tudingan bila dirinya adalah Ketua Panitia Kerja RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Ribka mengaku, dirinya bukanlah Anggota Badan Legislasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi Ketua Panja.
“Aku bukan di Baleg, mana mungkin jadi Panja,” kata Ribka, Senin 8 Juni 2020 seperti dikutip dari indonesiainside.id.
Pengakuan Ribka ini lantas dibenarkan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas. Supratman menegaskan, Ketua Panja RUU HIP bukanlah Ribka, melainkan kolega Ribka sesama politisi PDIP, Rieke Diah Pitaloka.
“Enggak benar (Ribka Ketua Panja RUU HIP). Ketua Panja penyusunan RUU HIP di Baleg adalah Ibu Rieke Diah Pitaloka. Sementara untuk pembahasannya belum terbentuk panjanya. Karena masih menunggu Supres dan DIM dari pemerintah,” kata Supratman yang merupakan politisi Gerindra.
Atas informasi ini, mantan politisi PPP Ahmad Yani yang sebelumnya menyebut Ribka Tjiptaning sebagai Ketua Panja RUU HIP menyatakan permohonan maafnya.
“Saya mencabut dan meralat pembicaraan tersebut sekaligus memohon maaf atas kesalahan penyebutan nama Ketua Panja Penyusunan RUU HIP,” kata Ahmad Yani dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (9/6/2020).
Yani mengaku juga baru mengetahui bila Ribka Tjiptaning bukanlah anggota Baleg DPR.
“Ribka Tjiptaning bukan anggota Badan Legislasi DPR. Karena pengajuan dan penyusunan RUU HIP di Badan Legislasi DPR,” sambungnya.
Selain sama-sama sebagai politisi PDIP, Ribka dan Rieke sejatinya berideologi sama. 11-12, menurut netizen.
Jika Ribka pernah mengeluarkan dua buku masing-masing berjudul “Aku Bangga Jadi Anak PKI” dan “Anak PKI Masuk Parlemen”, Rieke juga pernah mengeluarkan pernyataan bahwa keturunan PKI juga WNI.
Pada pertengahan Juni 2010 silam, Ribka dan Rieke yang saat itu merupakan anggota Komisi IX DPR bersama-sama menghadiri acara temu kangen keturunan PKI di Banyuwangi yang disamarkan namanya dengan kegiatan sosialisasi kesehatan gratis. Kegiatan tanpa izin itu dilaksanakan di sebuah rumah makan di Keluarahan Pakis, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 24 Juni 2010.
“Sosialisasi kesehatan gratis dari Komisi IX hanya sebagai kedok. Saya curiga acara itu merupakan kegiatan terselubung untuk menumbuhkan semangat komunisme lagi karena banyak peserta dari luar Kabupaten Banyuwangi yang datang,” kata Ketua FPI Banyuwangi Aman Faturahman saat itu yang dikutip kapanlagi.com.