Jum’at, 19 Maret 2021 | 9:19 AM
?>
Langkah Jokowi semakin terjal dan bukan tidak mungkin nasibnya seperti Presiden Kedua RI, Soeharto. Krisis Ekonomi dan desakan publik menjadi kondisi yang bisa disejajarkan dengan situasi ketika penguasa 32 tahun ini mengakhiri periode jabatannya. ketidakpuasan atas beberapa kebijakan menjadi pemicunya, di antaranya RUU KPK yang dituduh mempreteli kekuatan KPK dan RUU Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada rakyat. Ketidakpuasan publik terjadi manakala Jokowi mengesahkan RUU KPK, tindakan ini […]
?>
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menandatangani omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disepakati dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober lalu. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyatakan Jokowi teken UU Ciptaker pada Senin (2/11) siang. Jokowi teken UU Ciptaker berjumlah halaman 1.187. Jumlah itu lebih banyak dari yang semula diserahkan DPR sebanyak 812 […]
?>
Usai mengeluarkan pernyataan jika yang terkena pukulan dari anggota Sabhara Polda Jambi bukanlah seorang perwira yang sedang menyamar jadi mahasiswa, kini pihak Mabes Polri memburu pengunggah video yang mengelurkan narasi jika mahasiswa tersebut adalah seorang perwira. Menurut Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Kuswahyudi Tresnadi saat ini pengunggah video dan pembuat narasi secara otomatis akan dicari, namun menurutnya sampai saat ini […]
?>
Video Heboh dan viral sejumlah petugas yang diduga polisi tak berseragam mengamankan seorang pria memakai jaket almamater warna hijau. Pria tersebut diamankan sambil dipiting. Video ini viral di media sosial Twitter yang salah satunya diunggah akun @Lini_ZQ. Menurut akun tersebut, pria memakai almamater hijau diduga seorang perwira polisi yang menyamar sebagai salah satu pendemo. Akun @Lini_ZQ juga menyebut kericuhan terjadi […]
?>
Gelombang penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja kini tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Salah satunya, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) yang ikut menyampaikan sikap terhadap UU Sapu Jagat ini. “APHR meminta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan UU ini,” kata Ketua APHR yang juga anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dalam keterangan resmi yang diterima […]