• Lombok, Nusa Tenggara Barat

Cover Lagu Di Youtube Tanpa Ijin Terancam Pidana Dan Denda 500 Juta




Siap-siap bagi kamu yang hobi mencover lagu tanpa ijin dan menguploadnya ke Youtube, saat ini para pakar dan pemilik hak cipta sedang mendiskusikan sistem bagaimana memberikan sanksi kepada para pelanggar hak cipta sehingga tepat sasaran dan tertarget baik secara nasional maupun internasional.

Black YouTuber Indonesia maupun dari luar negeri yang melakukan cover lagu tanpa lisensi diancam sanksi pidana. Tiga tahun penjara dan denda maksimal Rp 500 juta. Bila produk hak cipta digandakan atau dibajak, hukumannya kian tinggi hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 4 miliar.

Demikian pemaparan Pakar Hukum Pidana Ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Dr.Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H., dalam seminar yang digelar Asosiasi Bela Hak Cipta (ABHC) di Hotel Aston, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/20) lalu.

Baca Juga:  Pidana 1 Tahun Penjara, Romahurmuzy Hari Ini Akhirnya Bebas

Seminar ini turut dihadiri sejumlah sumber. Mulai dari Ketua Umum PAHMI Roma Irama, Dr. Eko dari Kejaksaan Agung RI, Candra Darusman, Jemmy Palopo, dan sumber partner YouTube.

Dalam materi diungkapkan bahwa Edi lebih mengupas pada pelanggaran cover lagu yang dilakukan Black YouTuber di Indonesia dan luar negeri.

“Saat ini organisasi profesi yang menaungi pencipta pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan dan hak terkait, harus serius melakukan langkah hukum pidana bila mediasi tak menemukan solusi,” kata Edi, dikutip dari radarnews.id, Sabtu (29/8/2020).

Walaupun Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) saat ini banyak terkendala masalah yuridis dalam perumusan ketentuan pidana, bukan berarti UUHC tak dapat dipakai.

“Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana bagi peng-cover lagu tanpa izin,” jelasnya.

Baca Juga:  Gara-gara Hubungan Sesama Jenis, Pelaku Gorok Leher Korban

Menurutnya, bukan hanya UUHC yang bisa digunakan dalam menegakkan hukum pidana hak cipta, namun UU Perpajakan, UU PNPB serta UU Tipikor.

Edi Ribut Harwanto berharap, ke depan, jika akan melakukan penertiban terhadap para peng-cover lagu dan musik, harus dilakukan secara nasional dan tersistem.

“Sehingga target sasarannya jelas dan terukur, “ ucap Edi.

Disisi lain, Rhoma Irama berharap semua komponen bangsa menghargai karya seni musisi. Pasalnya, karya seni merupakan produk hak cipta yang patut dilindungi seluruh bangsa.

“Karya seni adalah tulang pungung ekonomi pencipta yang patut dihargai dan dilindungi aparat penegak hukum. Di manapun, masyarakat dunia tak bisa meninggalkan musik, khususnya lagu dangdut. Bahkan dangdut Indonesia mendunia sampai Amerika Serikat,” tambah Rhoma.

Baca Juga:  POLISI: Video Narasi TV Jadi Bahan Slidiki Api Halte Sarinah, Aparat Kalah Sama Jurnalis?

Rhoma menambahkan, perlindungan atas hak cipta harus dilakukan. Selain juga melakukan kerja sama dengan kreator YouTuber agar memperhatikan aturan yang berlaku di Indonesia.

Di tempat yang sama, Dr. Eko, intelijen dari Kejaksaan Agung RI juga menjabarkan sosialisasi pelangaran pidana cover lagu dan musik di YouTube. Ia meminta hal ini harus terus digalakkan oleh pengiat seni musisi, pencipta, dan lain-lain.

“Jika ada pelanggaran hak cipta, bukan hanya bisa di pidana mengunakan UUCH, namun UU Perpajakan, UU PNPB, dan UU Tipikor. Kalau para peng-cover lagu YouTuber tidak membayar pajak ke negara juga terancam pidana tindak pidana korupsi, “ tutup Eko.