Tagar Jokowi For Next #SekjenPBB Dan #TUNDAatauTURUN Trending Di Twitter

Dalam pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 75, Rabu (23/9/2020), pagi Waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo mengajak semua negara dapat memastikan bahwa semua mendapatkan akses setara terhadap vaksin Covid-19 yang aman dan dengan harga terjangkau.

Jokowi juga meminta PBB berbenah diri sehingga responsif serta efektif dalam menjawab berbagai tantangan global.

Pidato Jokowi mendapatkan apresiasi dari dalam negeri. Pianis Ananda Sukarlan, salah seorang yang menyatakan bangga dengan pidato Jokowi di forum internasional tersebut.

“Pidato Pakde Jokowi di Sidang Umum PBB keren banget. Berani, lugas, tegas, akurat. Jokowi for next Sekjen PBB,” kata Ananda Sukarlan.

Kepada Suara.com, Ananda Sukarlan menyampaikan opininya terhadap pidato Jokowi. Dalam pidato tadi pagi, Jokowi menyerukan kepada PBB untuk mengingat lagi prinsip Dasa Sila Bandung yang masih sangat relevan pada masa sekarang.

Ananda mengapresiasi ketika Jokowi mengatakan bahwa PBB Jokowi bukan hanya sebuah organisasi, apalagi gedung perkantoran. PBB memiliki nilai dan makna yang lebih luhur dari sekadar sebuah organisasi.

“Presiden Jokowi minta PBB berbenah diri karena menghadapi banyak tantangan termasuk pandemi virus corona. Itu kritik yang tajam, kan,” kata Ananda.

Menurut Ananda, Jokowi melihat situasi dan problem yang dihadapi saat ini dengan sangat jelas.

PBB dikatakan Jokowi harus dapat membuktikan bahwa multilateralism delivers, termasuk saat terjadi krisis. “Itu kena banget,” kata Ananda.

Dalam pidato secara virtual di Sidang Majelis Umum PBB, Jokowi mengatakan: “PBB harus senantiasa berbenah diri melakukan reformasi revitalisasi dan efisiensi. PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralism delivered termasuk pada saat terjadinya krisis PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global.”

Menurut Jokowi, PBB bukanlah sekadar sebuah gedung di kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus.

“Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB, terhadap multilateralisme, multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan 75 tahun yang lalu, PBB dibentuk agar perang dunia II tidak terulang kembali dan agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera karena perang tidak akan menguntungkan siapapun.

Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran, dan tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam.

“Pimpinan sidang yang terhormat, di usia PBB yang ke-75 ini kita patut bertanya apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita sama, belum. Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi menilai prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional tidak diindahkan termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.

“Kita semua prihatin melihat situasi ini keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi COVID-19 ini, di saat seharusnya kita semua bersatu-padu bekerja sama melawan pandemi, justru yang kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menanjak,” kata Presiden.

Padahal seharusnya negara-negara di dunia bersatu padu untuk selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antarnegara yang saling menguntungkan.

“Kita tahu dampak pandemi ini sangat luar biasa baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi, kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara no one is safe, until everyone is. Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna,” kata Jokowi.

Dalam laporan Antara menyebutkan pidato Presiden Jokowi menjadi yang pertama sejak dia menjabat sebagai Presiden RI karena sebelumnya pada periode 2014-2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyampaikan pidato untuk mewakili Indonesia di forum internasional tersebut.

Selain soal Pidato jokowi di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, warganet juga ramai memperbincangkan terkait PILKADA 2020, tagar #TUNDAatauMUNDUR pun menggema di platfoam media twitter.

Persaudaraan Alumni PA 212, serta FPI dan GNPF tetap pada pendiriannya yakni menyerukan agar pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda. Mereka menganggap keselamatan masyarakat lebih penting dari pada kepentingan politis.

Ketua Umum PA 212, Slamet Ma’arif mengatakan, jika pelaksanaan Pilkada 2020 itu tetap dipaksakan, maka justru akan menjadi kluster baru penyebaran virus corona.

“Kami yakin jika pilkada tetap berjalan akan jadi cluster baru karena faktanya kenaikan pasien corona sangat meningkat dan anggota KPU sendiri sudah positif,” kata Slamet saat dihubungi Suara.com, Kamis (24/9/2020).

Menurutnya, korban justru akan banyak berjatuhan akibat penyebaran covid yang semakin masif. Di sisi lain, ia menilai pemerintah juga masih dianggap belum benar menangani pandemi tersebut.

Slamet menegaskan, jika korban banyak berjatuhan karena penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap dipaksakan, maka Presiden Jokowi menurutnya harus rela mengundurkan diri dari jabatannya.

“Presiden harus bertanggung jawab dan wajib mengundurkan diri atau dimundurkan secara konstitusional,” tuturnya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menanggapi ancaman dari sejumlah ormas seperti FPI, GNPF Ulama dan PA 212 yang menyerukan untuk memboikot pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Dia menganggap, seruan penolakan terhadap Pilkada yang digelar di masa pandemi Corona (Covid-19) terlalu berlebihan.

Daripada menolak pesta demokrasi lima tahunan ini, Donny menyarankan agar para ormas ini membentuk Satgas untuk mengawasi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan peserta Pilkada.

“Jadi saya kira tidak perlu boikot. Kalau ingin berkontribusi terhadap agenda bangsa ini yang penting, maka lebih baik membentuk Satgas untuk membantu pemerintah untuk mengawasi pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh kandidat kepala daerah tim suksesnya dan sebagainya,” ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Rabu (23/9/2020).

Donny mengingatkan FPI, GNPF Ulama dan PA 212 untuk membantu pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan saat Pilkada serentak dibanding mengeluarkan maklumat.

Sebelumnya, kelompok ormas Islam yang terdiri FPI, GNPF Ulama dan PA 212 mengeluarkan maklumat untuk memboikot pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Pernyataan itu respons atas keputusan pemerintah yang menolak penundaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Maklumat itu turut ditandatangani oleh Ketua PA 212 Slamet Maarif, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak dan Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis.

Ada tiga hal yang menjadi poin maklumat mereka. Pertama yang mereka tuntut ialah penundaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Menyerukan untuk dilakukan penundaan dan menghentikan seluruh rangkaian/tahapan proses Pilkada Maut 2020 yang telah terbukti menjadi sebab mobilisasi massa dan menjadi klaster penyebaran Covid-19,” bunyi maklumat tertulis yang diterima Suara.com, Selasa (22/9/2020)

Selanjutnya dalam poin kedua, mereka menuntut tanggung jawab negara dalam melindungi bangsa Indonesia dari ancaman Covid-19 melalui kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat jelata.

Terkahir, mereka menyerukan umat muslim agar memboikot seluruh tahapan Pilkada serentak Desember mendatang.

“Menyerukan kepada segenap pengurus, simpatisan pada khususnya dan seluruh ummat Islam Indonesia pada umumnya untuk tidak terlibat dalam seluruh rangkaian/pentahapan proses Pilkada maut 2020,” tulis maklumat./(suara.com)