Posting Soal HRS-FPI Di Facebook Selalu Diblok, Adakah Hubungannya Dengan BOS Baru FB Indonesia Peter Lydian Seorang AHOKER?
LOMBOK GROUP, NEWS – Organisasi Islam Front Pembela Islam (FPI) mengeluhkan logo mereka dinilai melanggar komunitas oleh Twitter. tidak hanya itu, Sambutan untuk Habib Rizieq pun hilang dari Facebook.
Hal tersebut juga dialami netizen Indonesia pengguna facebook dan Instagram, akibatnya netizen tidak bisa menposting atau menggunggah sembarangan terkait isu-isu soal HRS dan FPI.
Diketahui, setiap postingan atau unggahan yang berkaitan dengan HRS atau FPI akun facebook netizen dipastikan mendapatkan teguran hingga diban sementara dari facebook.
Sebagian netizen mencurigai hal tersebut terjadi lantaran Bos baru facebook Indonesia diduga adalah seorang pendukung AHOK atau AHOKER.
“Buat yang belum tau kenapa kalau posting soal HRS di Facebok langsung dibaned, Karena Bos Facebook Indonesia Taikers” kicau akun twitter @RestyLeseh
Kicauan itu kemudian mendapat komentar ramai-ramai unggah screenshot akun facebook yang mendapatkan teguran terkait pelanggaran komunitas dari facebook.
TWITTER, FACEBOOK HINGGA YOUTUBE BERBENAH
Twitter dan Facebook menerapkan panduan lebih ketat untuk postingan-postingan yang terkait politik. Twitter dan Facebook mendapat sorotan dunia karena platform mereka menjadi medan perang kampanye politik di berbagai negara setidaknya dalam 5 tahun terakhir.
Di Uni Eropa dan Amerika, Twitter dan Facebook beberapa kali dipanggil parlemen atau pemerintahan. Mereka ditanyai seputar kebijakan mereka yang seolah membiarkan media sosial jadi alat politik.
Masih ingat skandal Cambridge Analytica? Mark Zuckerberg lumayan pusing karena dipanggil ke Kongres AS.
Komitmen Twitter dan Facebook untuk membuat platformnya lebih sehat dalam urusan politik, ditagih menjelang Pilpres AS 2020. Bahkan YouTube juga diminta bersih-bersih.
Pada Juni 2019, Twitter dalam blog resminya mengumumkan akan mulai menandai postingan politik, postingan milik pemerintah, postingan hoax, postingan yang bersifat mengarah kepada mengancam atau kekerasan.
Facebook dan Instagram lalu menyusul pada Oktober 2019. Mereka akan menandai postingan politik yang mengarah kepada hoax atau klaim tanpa dasar. Facebook cukup serius dengan mengerahkan 33 ribu content reviewer dan machine learning.
Bukti dari komitmen ini terlihat hasilnya di tahun 2020. Pada pandemi Corona, kita melihat banyak postingan di Twitter, Facebook, Instagram, YouTube yang ditandai jika menyesatkan, hoax, melintir, tidak sesuai fakta dan misinformasi.
Begitu juga pada Pilpres AS 2020, postingan politik yang tidak sesuai fakta atau mengarah pada tindakan tertentu juga ditandai seperti diberitakan Tech Crunch. Bahkan, cuitan dari Presiden Donald Trump juga ditandai.