Riwayat Singkat Perjuangan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Periode III : Tahun 1950 – 1965

Paska penyerahan kedaulatan penuh dari Hindia Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), dengan bentuk negara serikat. Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri dari Negara Republik Indonesia (RI), Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan. Ada juga wilayah otonom yang tak tergabung dalam federasi, yaitu Jawa Tengah, Riau, Bangka dan Belitung, serta lima daerah di pulau Kalimantan.

Usai KMB, dilakukan pemufakatan semua pihak dalam RIS untuk tetap membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mulai dari penerbitan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS, sejumlah daerah digabung ke RI, sehingga RIS hanya terdiri dari RI, NIT, dan Negara Sumatera Timur, melalui proses perundingan, dihasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam piagam persetujuan RIS dan RI sepakat membentuk negara kesatuan berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Untuk menyusun konstitusi negara kesatuan, dibentuklah panitia gabungan RIS-RI. Pada tanggal 14 Agustus 1950, Parlemen RI dan Senat RIS mengesahkan Rancangan UUD Negara Kesatuan menjadi Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950). Presiden Soekarno membacakan piagam terbentuknya NKRI dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950, sekaligus pembubaran RIS.

Pada fase ini, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid terus aktif dalam perjuangan politik kebangsaan, salah satunya dengan bergabung dengan Partai Masyumi, menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Syuro untuk wilayah Provinsi Sunda Kecil, posisi Ketua dijabat rekan seperjuangannya, yakni Saleh Sungkar. Gabungan kedua tokoh yang dikenal sebagai dwi-tunggal ini menempatkan Partai Masyumi sebagai kekuatan politik terkemuka, dan menempatkan Saleh Sungkar sebagai Ketua Parleman Lombok.

Kekurangan pangan yang melanda wilayah Lombok sejak penjajahan Jepang dan NICA, sempat menjadi fokus perhatian TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dan Saleh Sungkar. Bahu membahu kedua tokoh ini aktif mengawal kebijakan ketahanan pangan, salah satunya pelarangan pengiriman gabah dan beras ke luar Pulau Lombok agar stok pangan dalam daerah terpenuhi.

Langkah ini merupakan langkah politik pertama yang paling signifikan yang dilakukan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dengan Saleh Sungkar, paska kedaulatan penuh NKRI di seluruh wilayah Nusantara. Kebijakan ini jugalah yang akhirnya mengakhiri hidup partner seperjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

Saleh Sungkar diculik dan dibunuh, Maret tahun 1952 oleh kelompok yang terganggu dengan kebijakan ini. Peristiwa ini membuat situasi di Lombok pada level siaga, sehingga Wakil Presiden Moh Hatta sempat datang ke Lombok, khususnya ke Lombok Timur, salah satu tujuannya untuk menenangkan situasi.

Kehilangan partner tidak membuat TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid mundur, bahkan setahun kemudian yakni 1953, mendeklarasikan organisasi Nahdlatul Wathan (NW), dan berhasil membawa Partai Masyumi berjaya dengan dua kursi Dewan Konstituante dari Provinsi Sunda Kecil pada Pemilu 1955. Yakni TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dan TGH Abdul Hafidz Sulaiman, Kediri Lombok Barat yang dipercaya mengemban amanah.

Paska Masyumi dibubarkan, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid terus fokus mengembangkan organisasi Nahdlatul Wathan, bahkan memulainya secara nasional dengan perubahan badan hukum dan pendirian cabang-cabang di sejumlah wilayah.

Jelang berakhirnya orde lama, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid juga tercatat sebagai peserta KIAA (Konferensi Islam Asia Afrika) di Bandung tahun 1964.

Pergolakan kebangsaan era 1960an, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid juga berperan aktif dalam melawan paham komunisme yang terus berkembang.

Pergerakan yang dimotori oleh pelajar dan mahasiswa juga ikut digelorakan oleh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Seiring dengan lahirnya gerakan dan organisasi pelajar mahasiswa skala nasional seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (Kami), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (Kapi), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (Kappi), dan lainnya.

TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid juga mengambil peran. Melalui organisasi Nahdlatul Wathan yang menaungi puluhan madrasah, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid kemudian mendirikan Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathan (IPNW) dan Himpunan Mahasiswa nahdlatul Wathan (HIMMAH NW), sebagai bentuk jawaban atas situasi negara yang kian tidak kondusif… Lanjut ke Halaman 4.