Siapakah Oposisi Murni Saat Ini?
LOMBOK GROUP, NEWS – Dari sekian banyak pertanyaan, Blog I-I ini hari 30 Januari 2022 ingin menjawab pertanyaan sahabat Al- Anshori yakni: Siapakah oposisi murni saat ini?
Pertanyaan sederhana yang perlu dipahami oleh sahabat maupun peminat analisa intelijen yang tersebar di seluruh nusantara dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai pulau Rote. Perlu dicatat baik-baik bahwa definisi nusantara secara logika akan bergeser menyempit menjadi nama ibukota baru yang belum tentu sukses masa depannya, bahkan Blog I-I melihat terlalu banyak kabut hitam dan abu-abu yang akan menjadi beban dan tanggung jawab generasi penerus bangsa Indonesia apabila terus-menerus dipaksakan.
Sekali lagi, siapakah oposisi murni saat ini?
Jawaban paling jelas terang benderang adalah bahwa oposisi dalam tradisi sistem politik Indonesia biasanya tidak 100% murni karena masih berkelindan dengan berbagai kompromi berupa kebagian sesuatu dari penguasa atau tidak berdaya dan harus menerima apapun yang ditempuh penguasa. Tradisi tersebut contohnya adalah terjadi pada era Orde Baru, dimana Golkar dan Pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun seolah memiliki oposisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dimana pada era tersebut baik PDI maupun PPP tidak berdaya dan terkooptasi oleh penguasa serta juga berkompromi dan menerima apa yang diberi oleh penguasa. PPP pernah sedikit bergerak untuk beroposisi secara sedikit lebih jelas pada tahun 1980-an, misalnya dengan fenomena Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) berdiri 29 Maret 1982 yang dipimpin anak Ketua PPP Jaelani Naro, yakni Husein Naro. Letak sikap oposan PPP melalui GPK terhadap Orde Baru pada saat itu diantaranya terkait kasus Tanjung Priok, dan juga perjuangan dakwah Islam yang termarjinalisasi secara sistematis oleh faham Pancasila yang didefinisikan oleh Pemerintah Orde Baru.
Sementara itu PDI memulai momentum oposisinya pada saat terjadi dualisme PDI pada tahun 1996. Cikal bakal oposan PDI sudah dimulai pasca Kongres Nasional PDI pada tahun 1993 dimana Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Ketua Umum PDI. Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) pada saat itu menargetkan PDI sebagai oposisi yang berbahaya bagi Rezim Orde Baru, sehingga munculah perintah untuk melemahkan atau mengambil alih PDI agar sepenuhnya dibawah kendali kekuasaan. Satu-satu Kepala BAKIN yang menolak perintah untuk menghancurkan PDI adalah Letnan Jenderal (Purn) Moetojib (1996-1998) yang sangat kebetulan bersamaan dengan masa dimana terjadi peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Duapuluh Tujuh Juli) 1996. Tidak terbayangkan apabila BAKIN saat itu loyal kepada Presiden Suharto, PDI-P mungkin tidak memiliki kesempatan untuk lahir pada 15 Februari 1999. Mengapa peran intelijen dalam hal ini BAKIN sangat penting? Karena dampak operasi intelijen sangat sulit dibayangkan dan khusus untuk Indonesia, peran operasi intelijen politik jelas sangat besar dalam melanggengkan kekuasaan.
Baik PPP maupun PDI pada masa Orde baru sedikit banyak menyandang posisi sebagai oposisi, namun tidak lama setelah terbentuk langsung dikendalikan oleh BAKIN melalui operasi intelijen politiknya. PPP sejak tahun 1978 sepenuhnya dalam pengaruh dan arahan BAKIN sampai tahun 1984, sedangkan PDI berada dalam pengaruh kuat BAKIN berlangsung dari akhir tahun 1970-an sampai sekitar tahun 1986. Kemunduran pengaruh BAKIN seiring dengan dinamika politik nasional dan internasional, dimana pada dunia internasional sedang terjadi peningkatan gelombang ketiga demokratisasi yang telah dimulai sejak tahun 1974. Di dalam negeri, Gerakan mahasiswa dan aktivisme civil society menjadi kunci demokratisasi di Indonesia yang baru menemukan momentumnya pada tahun 1997-1998. Hal itu sesungguhnya merupakan akumulasi dari pertengahan tahun 1980-an.
Sementara itu, Militerisme BAKIN merupakan salah satu penyebab sembrononya intelijen yang semakin kasar dengan operasi-operasi intelijen politiknya. Perbaikan yang signifikan mulai terjadi sejak awal reformasi 1998 dengan mengedepankan intelijen sipil yang menghormati demokrasi dan HAM serta sungguh-sungguh fokus kepada isu-isu strategis keamanan nasional Indonesia serta reformasi intelijen yang bersih dari intervensi politik kekuasaan. Namun sayangnya, budaya militerisme dan polisi kembali merusak marwah intelijen sipil Indonesia, dan bahkan jauh menjadi semakin buruk sejak tahun 2016. Intelijen menjadi senang pamer kegiatan, operasi intelijen politik menjadi agenda utama, semuanya dikemas dengan jargon intelijen kelas dunia, padahal yang sedang terjadi adalah intelijen tidak berkelas.
Siapakah Oposisi Murni Saat ini?
Kembali kepada pertanyaan dalam artikel ini, maka dapat disampaikan secara logis bahwa oposisi murni saat ini adalah mereka yang menjadi target Badan Intelijen Negara (BIN). Definisi sangat akurat karena target BIN adalah musuh PDI-P dan juga kadang-kadang musuh Presiden Jokowi sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini. Hubungan PDI-P dan BIN saat ini = Hubungan Golkar dan BAKIN di masa Orde Baru. Perbedaannya terletak pada pusat kekuasaan perintah, dimana pada era Orde Baru semuanya terpusat pada Presiden Suharto, sementara di era sekarang terpusat pada Ketua PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi.
Siapa saja target intelijen politik BIN?
Berikut ini adalah oposisi di luar parlemen atau lebih dikenal oposisi jalanan:
Pertama, target yang paling ditakuti oleh BIN adalah Habib Rizieq Shihab (HRS) yang telah berhasil dijebloskan ke penjara dengan berbagai cara. Bukti-buktinya adalah diawali dengan kegagalan operasi intelijen politik memenangkan Ahok di Jakarta (baca: Operasi Kota Tua dan Perang Intelijen Pilkada DKI Jakarta), fitnah chat porno yang dipropagandakan melalui website baladacintarizieq.com (baca: Pemilik Baladacintarizieq.com ada di Pejaten), kemudian upaya menjebak HRS dengan terorisme di Arab Saudi (baca: HRS dalam Putaran Spionase), operasi intelijen pembatalan kepulangan HRS yang gagal (baca: 3 Kali Tiket Pulang Dibatalkan Misterius), operasi intelijen pinjam tangan TNI pembongkaran Baliho HRS (baca: TNI Bongkar Baliho HRS), kriminalisasi HRS dengan berbagai kasus terkait Corona dll (baca: Kriminalisasi HRS bagian Operasi Intelijen), kasus surveillance mengancam nyawa HRS berakibat 6 anggota FPI tewas (baca: Buku Putih KM 50), dan memisahkan Islam dan Arab untuk mengurangi pengaruh keturunan Nabi Muhammad SAW yang bergelar Habib.
Selain itu terdapat bukti berbagai Satgas BIN yang khusus menargetkan HRS dan FPI seperti Satgas Ka’bah, Satgas Delima, dll yang tidak pantas disebutkan satu per satu, maka jelas oposisi murni dari Pemerintahan Jokowi dan Partai Penguasa PDI-P adalah HRS berserta FPI dan seluruh afiliasinya.
Kedua, Seluruh Tokoh dan Ormas Islam yang dilabelkan radikal secara politik. Awal kisahnya adalah lagi-lagi soal kegagalan menjadikan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Hal ini dapat dipastikan karena sebelum Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017, dinamika politik Indonesia sebelum kegaduhan Ahok menistakan agama Islam relatif lebih damai dan narasi Islam radikal masih dominan kepada radikal dalam versi tindak kekerasan sebagaimana dilakukan oleh kelompok teroris.
Kemenangan Anies Baswedan membuka mata Presiden Jokowi dan Elit politik PDI-P bahwa Islam politik adalah ancaman terbesar dalam melanggengkan kekuasaan. Sehingga perlu dibangun narasi-narasi untuk melekatkan kata radikal kepada kelompok Islam politik. Apabila ditarik lebih jauh lagi kepada masa pilpres 2014, maka Islam politik atau yang sering dilabel politik identitas tidak terlalu kuat karena pasangan Jokowi-JK merupakan refleksi Nasionalis-Islam dan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa juga refleksi Nasionalis-Islam. Kegaduhan narasi dan polemik yang dominan adalah lebih kepada kampanye hitam dan awal lahirnya para buzzerRp yang dahulu dikenal relawan berbayar atau Pasukan Nasi Bungkus yang mempertajam konflik perebutan kekuasaan menjadi semakin emosional. Jejak Hoax meningkat tajam di Indonesia yang diamplifikasi media sosial. Analisa-analisa post-truth, narasi intoleran, fake news, fenomena Tabloid Obor Rakyat yang terbit pertama kali pada Mei 2014 dengan tajuk Capres Boneka dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarno Putri merupakan awal dari perpecahan bangsa Indonesia hingga saat ini.
Pada periode 2014 – 2017, tokoh-tokoh Islam dan ormas Islam yang masuk dalam kategori Islam politik masih aman berkegiatan dan semuanya berubah pada tahun 2017 diawali dengan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sementara itu, kelompok Islam yang berafiliasi kepada faham Wahabi mengalami tekanan hebat baik oleh intelijen maupun oleh ormas Islam pro pemerintah khususnya NU. Meskipun FPI resmi dibubarkan dan dilarang pada 30 Desember 2020, namun sesungguhnya berbagai tekanan telah terjadi sejak tahun 2017 termasuk apa yang menimpa HRS sebagaimana poin pertama.
Ketiga, Kelompok KAMI atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Sejak dideklarasikan pada 18 Agustus 2020, KAMI dan seluruh tokoh dan pengikutnya langsung menjadi target BIN baik untuk diawasi/dimonitor, maupun untuk dikontra seluruh kampanyenya yang dianggap mendiskreditkan Pemerintahan Jokowi. Tidak terlalu banyak hal penting terkait KAMI karena kelompoknya tidak memiliki akar kekuatan dukungan rakyat. Sehingga menurut Blog I-I, hanya mirip-mirip kelompok elit baik eks pejabat maupun tokoh masyarakat yang tidak setuju dengan Pemerintahan Jokowi. Gerakan elit semacam ini cukup dilakukan kontra narasi sudah dapat dikendalikan. Hal ini sangat jauh berbeda dengan kelompok HTI dan FPI yang memiliki basis massa dan simpati publik yang meluas di Indonesia.
Berikut ini oposisi yang berada di Parlemen:
Pertama, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS yang telah diterima bangsa Indonesia sejak awal era reformasi sebagai bagian dari kekuatan politik dalam negeri yang memperjuangkan nilai-nilai agama Islam dan pembangunan nasional secara umum tiba-tiba masuk dalam kategori kelompok politik dengan narasi Islam Identitas. Masuk dalam operasi pengkadrunan, yakni sebuah operasi labeling kepada siapapun yang bersikap kritis terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Beberapa tokoh PKS ada yang cukup cerdas dengan lebih fokus kepada isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia secara umum, namun sayangnya hal itu tidak didukung oleh sebagian kader PKS yang emosional dan cenderung menampilkan politik sektarian yang hanya membela Islam saja.
Kedua, Partai Demokrat (PD) yang hampir diambil alih oleh KSP Moeldoko. Posisi oposisi PD lebih disebabkan oleh warisan sejarah perseteruan PD – PDI-P, dimana pada saat PD berkuasa PDI-P tidak diberi ruang dan harus menjadi oposisi. Maka saat ini, PD harus merasakan menjadi oposisi selama PDI-P berkuasa. Meskipun demikian karena platform partai dan kecenderungan pandangan politik nasional yang masih menjunjung tinggi demokrasi dan nasionalisme, maka sepintas oposisi PKS tampak lebih kuat dari PD karena nilai keIslamannya. Selain itu, PD juga sangat hati-hati dan cenderung bersikap pragmatis.
Baik PKS maupun PD secara umum tidak mengganggu pemerintahan, mereka hanya bersikap kritis dan meneruskan tradisi keseimbangan dan pengecekan terhadap kebijakan pemerintah.
Disamping kedua oposisi di parlemen tersebut, kita akan menemui fenomena partai politik yang bergabung koalisi setengah hati seperti Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana sikap kritisnya masih ada walupun ala kadarnya saja terhadap pemerintah.
Dari seluruh penjabaran tersebut, maka silahkan sahabat Blog I-I menganalisa sendiri bagaimana sesungguhnya demokrasi di Indonesia. Mengapa oposisi menjadi momok dalam sistem politik Indonesia, padahal sesungguhnya baik pada saat menjadi penguasa maupun menjadi oposisi ada peran-peran penting yang dapat dilakukan masing-masing. Apakah Indonesia masih menganut sikap mental balas dendam ala keturunan Ken Anggrok dan dan keturunan Tunggul Ametung. Apakah mungkin melihat koalisi Puan Maharani dan AHY sebagai generasi muda yang mewarisi kekuatan Partai Politik? Apakah politik labelisasi akan diteruskan? Apakah politik identitas semakin menguat dan menajam? Apakah kita akan kembali menjadi anak kecil yang senang berkelahi karena kalah dalam permainan ? Apakah elit politik tidak lagi memenang prinsip dan semuanya menjadi pragmatis demi kekuasaan? dan terakhir, apakah akan kita biarkan Intelijen terus-terusan merusak sistem politik dan demokrasi dengan operasi-operasi intelijen politiknya?
Semua akan menjadi PR bagi sahabat-sahabat Blog I-I dan seluruh rakyat Indonesia.
Semoga bermanfaat.
Salam IntelijenTiada.
Baca Sumber Artikel Asli di : https://intelindonesia.blogspot.com/2022/01/siapakah-oposisi-murni-saat-ini.html
SIAPAKAH MEREKA-MEREKA INI?