Photo: Dok. Istimewa/Net LOMBOK GROUP NEWS | Beberapa hari setelah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengunjungi tunawisma di kolong jembatan Menteng, Jakarta Pusat. Ternyata, di kolong Jalan Tol Waru-Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, ada sekitar 175 kepala keluarga (KK) yang berdiam. Namun, mereka mengaku tidak pernah dikunjungi Risma saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama […]
?>
Photo: Aziz Yanuar (IST)/Net LOMBOK GROUP NEWS | Mantan wakil sekretaris umum DPP FPI Aziz Yanuar mengungkapkan, Habib Rizieq Shihab telah mengusulkan perubahan nama FPI menjadi Front Persaudaraan Islam, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) berbeda dengan Front Pembela Islam (FPI). “(AD/ART) tidak sama (dengan FPI),” kata Aziz kepada wartawan, Selasa (5/1). Namun Aziz tak merinci AD/ART Front Persaudaraan Islam […]
?>
– Photo: Capture/@PA_009 (Twitter) LOMBOK GROUP NEWS | Media sosial twitter Indonesia tengah diramaikan dengan topik perbincangan ”Bubarkan PDIP” sejak pagi tadi, Senin 4 januari 2021. Sebelumnya tagar tenggelamkan Partai Demokrat lebih dulu masuk topik trending twitter, namun tagar itu tidak bertahan lama diduga lantaran dinaikkan oleh akun-akun bodong atau bot yang tidak diketahui sumbernya. “Ada yang panik nih masa […]
?>
– Photo: Capture/BEM UI (DOK. BEM UI) LOMBOK GROUP NEWS | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI) menerbitkan pernyataan sikap soal pembubaran Front Pembela Islam ( FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan. Dalam pernyataan sikap yang terbit kemarin, Minggu (3/1/2021), BEM UI menyoroti SKB 6 Menteri yang dipakai untuk membubarkan FPI merujuk pada UU […]
?>
Photo: Capture/@CahRevan/Twitter LOMBOK GROUP NEWS | Warganet bernama Muh Umar Khasan dengan akun twitter @ChaRevan diduga sedang mengalami kesulitan untuk biaya lahiran isterinya yang mencapai hingga 12 Jutaan. Dikutip dari sebuah utas yang dibuat di akun twitternya, Umar Khasan menulis, Semenjak pandemi covid-19 dan terkena PHK ia sudah tidak mampu lagi untuk membayar iuran bulanan BPJS miliknya. Menurutnya, dengan kondisi […]
?>
Photo: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H [IST]/Net LOMBOK GROUP NEWS | PAKAR hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah bersama DPR menunjukkan gejala diktator konstitusional. Walaupun ada proses demokrasi formal, proses pembuatan kebijakan dilakukan tanpa melibatkan publik. “Ada situasi di mana proses demokrasi dibajak selama era pandemi ini. Perundang-undangan dibuat tanpa pelibatan publik,” katanya saat diskusi bertajuk […]