Jumat (25/12). Somasi yang dikirimkan oleh PTPN (PT Perkebunan Nusantara) VIII biasanya dapat teguran dari Administratur Gunung Mas PTPN VIII (setingkat bupati) tapi untuk Pondok Pesantren Markaz Syariah Megamendung ini yang turun tangan langsung Dirutnya, Mohammad Yudayat. Ini terlihat sangat politis sekali, bukan sebagai teguran yang untuk Penegakan Hukum. Perlu diketahui, tanah-tanah yang bermasalah di pajak ex perkebunan Cikopo Selatan […]
?>
LOMBOK GROUP NEWS | Mantan Ketua DPR Marzuki Alie angkat bicara terkait sejumlah permasalahan hukum yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS). Marzuki Ali mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dalam pesan yang dikirimnya tersebut, mantan Wakil Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ini menyayangkan pemerintah dalam […]
?>
Kelompok perlawanan Palestina Hamas menyurati Presiden Joko Widodo untuk tidak menjalin normalisasi dengan Israel. Dalam surat tersebut, Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyah mengatakan pihak yang diuntungkan dari jalan normalisasi adalah penjajah itu sendiri atau Israel. Sedangkan mereka yang akan menjadi pecundang dalam kesepakatan ini adalah negara-negara yang melakukan normalisasi. “Pendudukan Zionis adalah dan akan tetap menjadi musuh bersama dari […]
?>
Menteri Agama baru Yaqut Cholil Qoumas atau yang akrab disapa Gus Yaqut akan mengafirmasi hak beragama kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Menurutnya, Ia tak mau ada kelompok warga minoritas yang terusir dari Indonesia hanya karena ada perbedaan keyakinan. “Mereka warga negara yang harus dilindungi,” kata Yaqut dilansir dari Antara, Jumat (25/12/2020). Yaqut menyebut Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog kelompok Syiah dan Ahmadiyah. “Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. […]
?>
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan Surat Telegram Kapolri yang beredar terkait pemberitahuan bahwa Presiden Joko Widodo telah membubarkan enam ormas termasuk FPI melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu adalah hoax. “Presiden tak pernah mengeluarkan Perppu seperti itu. Larangan kegiatan bagi ormas tak perlu Perppu, cukup kementerian terkait. Jadi saya pastikan bahwa Telegram […]