Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak setuju dengan penyebutan Perda Syariah. Hasto menyebut hanya mengenal perda sesuai dengan asal daerahnya. “Buat kami memang tidak ada namanya Perda Syariah, yang ada peraturan daerah kabupaten mana, peraturan daerah kota mana, peraturan daerah provinsi mana, yang ada ya seperti itu. Semua harus diturunkan dari hukum konstitusi kita,” kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta […]
?>
Kepolisian Resor Banyumas, Jawa Tengah, turun tangan menyelidiki kasus tak wajar berupa perusakan barang-barang di Masjid Darussalam, Desa Buniayu, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, oleh orang tak dikenal pada Kamis dini hari, 21 Maret 2019. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Agus Triatmaja, membenarkan ihwal kasus perusakan di kompleks masjid itu. Ia menyatakan, jajarannya di Polres Banyumas masih […]
?>
Puluhan pengacara yang tergabung dalam Advokat Bela Keadilan (Abeka) mengumpulkan bukti penggunaan dana apel kebangsaan yang bersumber dari Pemprov Jateng sebesar Rp 18 miliar. Bukti penting terkait pencairan dana apel kebangsaan sebagai dasar pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kita sudah kumpulkan data, tinggal laporan ke KPK. Tinggal koordinasi apa saja bahan yang sudah dikumpulin, yang jelas banyak,” kata Tim […]
?>
Duta Besar (Dubes) baru Amerika Serikat untuk Australia, Arthur Culvahouse Jr. mengatakan bahwa dirinya khawatir akan cara pemerintah China meminjamkan uang ke negara-negara berkembang di Pasifik yang disebutnya sebagai “payday loan diplomacy” atau “diplomasi pinjaman cepat dan mudah.” Kepada para wartawan di Canberra, Australia, sang Dubes mengatakan bahwa kini terserah pada sekutu-sekutu Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang liberal untuk […]
?>
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah. “Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3). Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan. Akibat korupsi […]
?>
Warga Desa Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, mengancam akan melaporkan ke polisi para pengunjukrasa yang melarang orang untuk menginap dan beracara di salah satu hotel di kawasan wisata tersebut. Tokoh Masyarakat Desa Senggigi, H Mastur, di Senggigi, Selasa, mengatakan warga di daerahnya keberatan dengan adanya aksi unjuk rasa karena ada Peraturan Desa tentang Larangan Berunjukrasa. “Kami akan melaporkan pihak-pihak yang berunjukrasa […]