Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kecurangan serta inefisiensi pembiayaan pada pengelolaan dana jaminan sosial dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Jumlah kecurangan dan inefisiensi itu diproyeksi mencapai Rp12,2 triliun. Demikian diungkapkan oleh Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Menurut dia, kecurangan dan inefisiensi tersebut menjadi salah satu penyebab BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Karena itu, KPK kemudian memberikan sejumlah rekomendasi terkait pengelolaan dana pada program JKN-KIS tersebut. Melalui […]
?>
Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun yang menjatuhkan vonis empat bulan penjara kepada dua terdakwa yakni Direktur Utama perusahaan tambang granit, PT KDH IG dan Direktur KDH M Y di PN Tanjung Balai Karimun, Kepri, Senin (21/1/2020) pekan lalu. Direktur Penegakan Hukum Kemnaker Iswandi Hari berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi perusahaan untuk mentaati semua […]
?>
KASUS PELANGGARAN HAM Kelompok masyarakat sipil memberikan catatan terkait penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam 100 hari kerja Jokowi. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemerintahan Jokowi tidak mengedepankan penyelesaian pelanggaran HAM, tapi justru meneruskan impunitas. Hingga 100 hari kerja di periode kedua, pemerintahan Jokowi tidak menyelesaikan satu pun kasus pelanggaran HAM. “Malah terjadi impunitas […]
?>
Seorang warganet yang mengklaim uangnya terpotong secara otomatis untuk membayar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan baru-baru ini viral di media sosial. Untuk memperkuat argumennya ia menyertakan secarik struk pembayaran dari sebuah bank. Dalam hasil tangkap layar yang banyak beredar di media sosial itu, ia heran mengapa uangnya bisa terpotong. Padahal, ia tidak merasa pernah memberikan izin untuk melakukan autodebet. […]