LOMBOK GROUP NEWS | Dugaan kasus korupsi dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek dinilai serupa dengan kasus korupsi PT PT Asuransi Jiwasraya. “Dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan memang hampir mirip dengan kasus korupsi di Jiwasraya, di mana ada dugaan penggelapan dana investasi,” ujar Ekonom sekaligus Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda saat dihubungi MNC News […]
?>
Photo: Capture/@CahRevan/Twitter LOMBOK GROUP NEWS | Warganet bernama Muh Umar Khasan dengan akun twitter @ChaRevan diduga sedang mengalami kesulitan untuk biaya lahiran isterinya yang mencapai hingga 12 Jutaan. Dikutip dari sebuah utas yang dibuat di akun twitternya, Umar Khasan menulis, Semenjak pandemi covid-19 dan terkena PHK ia sudah tidak mampu lagi untuk membayar iuran bulanan BPJS miliknya. Menurutnya, dengan kondisi […]
?>
BPJS Kesehatan buka suara mengenai ancaman denda hingga Rp30 juta bagi peserta yang menunggak pembayaran iuran. Sebelumnya, sesuai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan yang menunggak pembayaran iuran akan diberhentikan kepesertaannya sementara. Bahkan, dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali atau setelah membayarkan […]
?>
Peserta BPJS Kesehatan yang menunggak pembayaran iuran akan diberhentikan kepesertaannya sementara. Bahkan, dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali atau setelah membayarkan iuran, peserta wajib membayarkan denda untuk tiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya. Tidak tanggung-tanggung, denda yang dimaksudkan mencapai 5 persen, dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan besaran denda paling tinggi Rp30 juta. Hal itu tertuang dalam Peraturan […]
?>
Belum habis dirundung pandemik virus corona baru (Covid-19), masyarakat Tanah Air harus dihadapkan dengan persoalan baru yang tak kalah pelik. Bulan depan, masyarakat dibebankan dengan kenaikan biaya premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosia (BPJS) Kesehatan. Kenaikan ini diterapkan melalui peraturan presiden (Perpres) 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kebijakan Presiden Joko Widodo ini pun mendapat kritikan keras […]
?>
Keputusan Presiden Joko Widodo yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah sikap yang tidak menghormati putusan hukum pengadilan. “Putusan Mahkamah Agung (membatalkan kenaikan BPJS) adalah sesuatu yang harus dihormati, itu tidak diperlihatkan oleh presiden (dengan tetap menaikkan iuran),” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, Rabu (13/5). Putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimaksud Ray Rangkuti adalah putusan atas perkara 7 […]