• Lombok, Nusa Tenggara Barat
?>

Paska kembali dari kunjungan kerja di kalimantan tengahh, Presiden republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi memberikan perintah tegas kepada Kepolisian republik indonesia yang dipimpin Kapolri Idham Azis untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pidana yang terjadi saat unjuk rasa menolak Omnibus Law oleh buruh dan mahasiswa kemarin (8/10). Selain itu, Jokowi juga meminta kepada Gubernur se-Indonesia untuk satu suara dalam mendukung […]

?>

Ribuan massa aksi tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih menggelar aksi protes di depan kantor DPRD Provinsi Bali, Kamis (8/10) sore. Dari pantuan langsung di lokasi aksi, massa sempat bentrok dengan aparat polisi. Aparat polisi yang berjaga di sebelah Utara kantor DPRD menembakkan gas air mata ke arah masa di depan kantor DPRD Bali. Tidak hanya itu, massa juga […]

?>

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI berencana menggelar aksi demonstrasi atau unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (8/10/2020). Saat aksi demonstrasi tersebut digelar, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipastikan tak akan ada di tempat. Pasalnya, Jokowi mempunyai agenda kerja lainnya. Jokowi dilaporkan akan mengunjungi lahan proyek lumbung pangan atau food […]

?>

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10). DPR mempercepat jadwal pengesahan dari jadwal semula direncanakan 8 Oktober mendatang karena alasan laju Covid-19 terus meningkat. Massa serikat buruh yang semula akan menggelar aksi juga disekat di daerah masing-masing. Upaya menggelar demo juga dilarang dengan alasan […]

?>

Pemerintah dan DPR memperbolehkan warga negara asing (WNA) mempunyai hak milik satuan rumah susun atau sarusun. Izin diberikan dalam Rancangan UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru saja disahkan di parlemen awal pekan kemarin. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 144 ayat (1) beleid tersebut. Dalam pasal itu ditegaskan hak milik sarusun dapat diberikan kepada lima golongan. Lima golongan itu meliputi warga […]

?>

Fan BTS atau yang akrab disapa ARMY turut bersuara menolak pengesahan Omnibus Law mulai dari meramaikan tren Omnibus Law di Twitter bahkan mereka mengaku ikut turun ke jalan. Dhara, sebagai salah satu ARMY, menilai hal tersebut wajar dilakukan karena tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. “Beberapa teman ARMY yang mahasiswa ikut turun ke jalan dan enggak sedikit juga teman-teman ARMY […]