• Lombok, Nusa Tenggara Barat
?>

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir membeberkan alasan rencana mereka menarik dana amal usaha dan persyarikatan yang selama ini ditempatkan di Bank Syariah Indonesia (BSI). Pihaknya memastikan tidak ada desakan dari manapun terkait rencana tersebut, akan tetapi menyangkut tuntutan transparansi dan akuntabilitas sebagai BUMN yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.  Sebelumnya, Sekretaris PP Muhammadiyah […]

?>

Salah satu Tokoh Organisasi Islam Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif atau akrab disapa Buya Syafii, ikut menyoroti sikap masyarakat yang kerap mengelu-elu kan seseorang yang merasa sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Berita Terbaru Lainnya: Dalam ungggahan akun twitternya, Mantan Ketum PP Muhammadiyah ini menulis mendewakan orang yang mengaku keturunan Nabi adalah merupakan sikap perbudakan spiritual.  “Bagi saya mendewa-dewakan mereka yang mengaku […]

?>

Relawan kesehatan Muhammadiyah dipukuli kepolisian saat demo penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta menjadi sinyal Din Syamsuddin akan ditangkap aparat penegak hukum. “Relawan kesehatan Muhammadiyah dipukuli polisi menjadi sinyal Din Syamsuddin akan ditangkap. Din Syamsuddin mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah,” kata pengamat politik Muhammad Huda, Rabu (14/10). Menurut Huda, beberapa deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) seperti Syahganda […]

?>

PP Muhammadiyah bakal menggugat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pemangku kebijakan lainnya jika keputusan meneruskan Pilkada serentak 2020 memperparah kondisi pandemi virus corona (Covid-19). Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Abdul Rohim Gazali, secara pribadi mengatakan opsi tersebut jadi jalan terakhir karena usul penundaan pilkada yang disampaikan masyarakat tak didengar. “Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, […]

?>

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem berharap organisasi penggerak seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan PGRI Dapat kembali dalam POP Program Mendikbud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan yayasan Putera Sampoerna bersama Tanoto tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Organisasi Penggerak (POP). Dia menjelaskan yayasan tersebut menggunakan skema pembiayaan mandiri. “Berdasarkan masukan berbagai pihak, […]

?>

Menyusul NU dan Muhammadiyah, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menarik diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menarik diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud. Keputusan tersebut bulat usai Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI pada 23 Juli 2020. Ketua Umum PGRI Unifah […]