Sebelumnya, Partai Demokrat dituding oleh akun Twitter @digeeembok yang mendiskreditkan kalau pihaknya membiayai aksi demontrasi mahasiswa dan buruh yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 8 Oktober lalu. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Ossy Dermawan menegaskan, penyataan Partai Demokrat membiayai aksi demo tersebut adalah tidak benar atau hoaks. “Bahwa pernyataan Aksi dan Gerakan besar penolakan UU Ciptaker […]
?>
Aksi demonstrasi penolakan terhadap UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang diinisai Presiden Jokowi itu pecah di sejumlah daerah, termasuk di Kota Makassar. Namun, dalam aksi yang dilakukan pada Kamis (8/10/2020) itu menuai sorotan hingga berujung penangkapan terhadap beberapa pengunjuk rasa. Salah satunya ialah Sari Labuna (21), aktivis mahasiswi Makassar ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Sari Labuna yang menjadi jenderal […]
?>
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak dapat menyampaikan pendapat atau aspirasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja saat rapat terbatas antara para gubernur dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam forum tersebut, hanya Jokowi dan tim yang berbicara. “Tentang rapat gubernur, seluruh keterangan disampaikan oleh Bapak Presiden, jadi kami yang hadir tidak bisa memberikan keterangan,” kata Anies di Jakarta, Sabtu (10/10) Anies […]
?>
Presiden Joko Widodo berbicara untuk pertama kalinya tentang UU Cipta Kerja yang disahkan pada Senin lalu dan diikuti oleh penolakan dengan gelombang demonstrasi berujung rusuh dalam tiga hari terakhir ini. Jokowi tampil usai menggelar rapat terbatas secara virtual tentang UU Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur, Jumat, 9 Oktober 2020. “Dalam rapat terbatas tersebut saya tegaskan mengapa kita […]
?>
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar meminta rakyat tidak mengandalkan jalur Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review terhadap omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. Sebab, jalur tersebut dianggap akan sia-sia dan tidak membuahkan hasil. Haris menilai, saat ini pemerintah tengah menggiring masyarakat untuk menempuh jalur MK bagi yang menolak omnibus law. Sehingga seolah Undang-undang ini akan diklaim telah melewati proses demokrasi. […]