Photo: Dok. Istimewa LOMBOK GROUP NEWS | Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma kerap melakukan blusukan di Jakarta usai dilantik. Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta menyambut baik kegiatan blusukan itu, namun menyinggung Risma seolah menjadi wali kota di Jakarta. “Ya bagus juga, Mensos blusukan. Sampai membawa tunawisma ke penampungan. Mengajak pemulung tinggal di penampungan. Tapi kesannya Bu Risma ini, Mensos rasa Wali Kota Jakarta Pusat,” kata […]
?>
Photo: Dok. Istimewa/Net LOMBOK GROUP NEWS | Beberapa hari setelah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengunjungi tunawisma di kolong jembatan Menteng, Jakarta Pusat. Ternyata, di kolong Jalan Tol Waru-Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, ada sekitar 175 kepala keluarga (KK) yang berdiam. Namun, mereka mengaku tidak pernah dikunjungi Risma saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama […]
?>
Pakar Hukum Tata Negara, Bayu Dwi Anggono menyebut undang-undang melarang menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Hal ini disampaikan Bayu menanggapi pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menyebut masih akan merangkap jabatan sebagai Wali Kota Surabaya untuk sementara waktu. “Sesuai Pasal 23 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara jelas mengatur larangan bagi menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Dalam hal ini […]
?>
Spanduk atau baliho bertuliskan ‘Bela Bu Risma, Selamatkan Surabaya #LawanPremanisme’ terpasang di beberapa jalan di Kota Pahlawan. Dalam pantauan jatimnow.com, salah satu sudut jalan yang dipasang spanduk atau baliho itu berada di Jalan Genteng Kali dengan gang Genteng Bandar Lor, Surabaya. Berita Terbaru Lainnya: Salah satu warga, Bahrudin mengatakan dirinya baru memperhatikan terpasangnya gambar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang […]
?>
Surabaya – Sebuah surat laporan pengaduan terkait penangkapan Zikria Dzatil, tersangka penghina Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, beredar. Belum jelas siapa pelapornya namun surat itu ditujukan kepada Ombudsman RI Jawa Timur. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pasal penghinaan pejabat negara telah dihapus. Hal itu didasarkan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi 31/PUU-XIII/2015 tentang Judicial Review Pasal 319. “Memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi 31/PUU-XIII/2015 […]