Ditengah pandemic dan wabah yang melanda sejak awal tahun, kesulitan ekonomi masyarakat yang semakin nampak. Seharusnya pemerintah tetap bisa bekerja dengan baik sebagai tenaga pelayan masyarakat. Tidak terselesaikannya pembayaran lanah warga yang inclave dengan KEK bisa menjadi preseden dan alat ukur kinerja pemerintah yang buruk. Sengketa agraria mempunyai sejarah yang panjang di Nusa Tenggara Barat, seharusnya hal tersebut menjadi pelajaran […]
?>
Belum habis dirundung pandemik virus corona baru (Covid-19), masyarakat Tanah Air harus dihadapkan dengan persoalan baru yang tak kalah pelik. Bulan depan, masyarakat dibebankan dengan kenaikan biaya premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosia (BPJS) Kesehatan. Kenaikan ini diterapkan melalui peraturan presiden (Perpres) 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kebijakan Presiden Joko Widodo ini pun mendapat kritikan keras […]
?>
Keputusan Presiden Joko Widodo yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah sikap yang tidak menghormati putusan hukum pengadilan. “Putusan Mahkamah Agung (membatalkan kenaikan BPJS) adalah sesuatu yang harus dihormati, itu tidak diperlihatkan oleh presiden (dengan tetap menaikkan iuran),” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, Rabu (13/5). Putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimaksud Ray Rangkuti adalah putusan atas perkara 7 […]
?>
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah sejumlah menteri Presiden Jokowi yang kompak melancarkan serangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan virus Corona bisa karena unsur ‘persaingan’. Menurutnya, DKI salah satu daerah yang dianggap ‘ngeyel’ dalam penanganan corona. Ia menilai bisa saja pemerintah pusat melakukan serangan karena merasa tersinggung lantaran kalah telak dari Anies Baswedan dalam menangani COVID-19. “Publik […]
?>
Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) menolak secara tegas Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik virus corona baru (Covid-19). Ketua Penggerak KMPK, Marwan Batubara menyatakan alasan pihaknya menolak Perppu tersebut lantaran sangat berpotensi meruntuhkan kedaulatan negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis. “Menolak Perppu 1/2020 karena potensial meruntuhkan kedaulatan negara,” kata Marwan Batubara saat […]
?>
Mantan politikus Demokrat yang juga merupakan Buron KPK, Harun Masiku disebut-sebut telah meninggal dunia. Sebagaimana diketahui Harun Masiku merupakan Politikus aktif PDI Perjuangan yang menjadi buron KPK karena kasus Pergantian Antar Waktu (PAW), Anggota DPR RI 2019-2024. Politikus Demokrat, Benny K Harman sempat menduga bahwa Harun Masiku susah ditemukan karena memang sudah ditembak mati. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman di acara […]