• Lombok, Nusa Tenggara Barat

Ini Alasan Refly Harun Kenapa Kita Tidak Boleh Remehkan UU Omnibus Law




Pakar hukum Tata Negara angkat bicara soal disahkannya UU Omnibus law, Dr. Refly Harun mengungkapkan Undang-undang Omnibus Law bukan hanya merugikan kaum buruh saja, tapi bisa juga merugikan hak warga sipil lainnya. sehingga ia sendiri meminta rakyat untuk tidak menyepelekan undang-undang tersebut.

“Jika anda tidak peduli UU OMNIBUS LAW, dan anda berfikir kalau UU tersebut hanya merugikan kaum buruh. Anda salah besar. Ada beberapa point dari UU ini yang sangat merugikan hak warga sipil seperti kita. Pasal 121 RUU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” tegas refly.

Baca Juga:  Teken UU Ciptaker dan Pertaruhan Presiden 'Wong Cilik' Jokowi

Kata refly lebih lanjut, Pasal ini sangat merugikan warga sipil seperti kita, jadi dalam pasal ini bisa digambarkan sebagai berikut. Jika orang tua anda punya lahan/rumah bersertifikat, dalam keadaan normal lahan/rumah tersebut bisa laku dijual 300 juta, namun karena kawasan tersebut strategis, maka pemerintah akan membuat rencana membangun kawasan industri baru ditempat tersebut, pemerintah bisa menyerobot lahan anda dan membayar ganti rugi jauh dibawah harga normal yaitu 300 juta. Bagaimana jika anda menolak? Pemerintah tetap akan menggusur rumah/lahan anda dan menitipkan uang ganti rugi tersebut di pengadilan.” Pungkasnya.

Baca Juga:  Ternyata Hanya Karena Sebut Kantor DPR Sarang Maling Ketua KAMI Ditangkap POLISI

“Semua harus tunduk atas nama kepentingan umum atau investasi. Masih menganggap remeh OMNIBUS LAW, dan anda berfikir ini tidak ada hubungannya dengan anda? Anda salah besar” kata refly.

Selain refly harun juga mengingatkan kepada rakyat agar berhati-hati dengan undang-undang omnibus law ini. menurutnya, hari ini warga masyarakat bisa tidur nyenyak tapi mungkin tidak untuk 2 atau 3 tahun mendatang.

“Hari ini anda masih bisa tidur nyenyak di rumah anda. siapa tahu 2 atau 3 tahun mendatang rumah anda digusur atas nama investasi dan anda tidak bisa menolak hal tersebut,” tutupnya. (RI)