Pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo hingga Din Syamsuddin, merapat ke Bareskrim Polri setelah delapan petinggi dan anggotanya ditangkap. Namun rombongan KAMI tak bisa masuk ke gedung Bareskrim dan sempat terlibat adu mulut dengan polisi yang bertugas. Pantauan di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (15/10/2020), Gatot bersama Din dan rombongan KAMI awalnya menunggu di lobi Bareskrim untuk menunggu izin […]
?>
Relawan kesehatan Muhammadiyah dipukuli kepolisian saat demo penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta menjadi sinyal Din Syamsuddin akan ditangkap aparat penegak hukum. “Relawan kesehatan Muhammadiyah dipukuli polisi menjadi sinyal Din Syamsuddin akan ditangkap. Din Syamsuddin mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah,” kata pengamat politik Muhammad Huda, Rabu (14/10). Menurut Huda, beberapa deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) seperti Syahganda […]
?>
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membuka ruang dialog membahas persoalan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu dilakukannya dengan mengundang sejumlah rektor, perwakilan buruh dan pengusaha di Jawa Tengah duduk bersama dan menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak. Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul “Pak Ganjar Undang Para Ketua BEM, Tetapi tak Ada yang Hadir, Ini Responsnya” Pertemuan yang digelar […]
?>
Anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan ditangkap polisi pada Selasa pagi (13/10). Ahmad Yani, yang juga anggota Komite Eksekutif KAMI, menyebut rekannya itu ditangkap di kediamannya pada pukul 04.00 WIB. “Ya betul jam 04.00 WIB pagi tadi,” kata Ahmad Yani saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (13/10). Ahmad Yani menduga Syahganda ditangkap lantaran diduga melanggar Undang-undang Informasi dan […]
?>
Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Medan, Khairil Amri dicokok pihak Polrestabes Medan. Hal itu dibenarkan Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin. “Jadi, KAMI Medan Khairi Amri ini sedang diperiksa di Polrestabes,” ucap dia kepada wartawan, Senin, 12 Oktober 2020. Yang bersangkutan dicokok buntut unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja Ominibus Law yang berujung rusuh di Kota Medan, […]
?>
Pakar hukum Tata Negara angkat bicara soal disahkannya UU Omnibus law, Dr. Refly Harun mengungkapkan Undang-undang Omnibus Law bukan hanya merugikan kaum buruh saja, tapi bisa juga merugikan hak warga sipil lainnya. sehingga ia sendiri meminta rakyat untuk tidak menyepelekan undang-undang tersebut. “Jika anda tidak peduli UU OMNIBUS LAW, dan anda berfikir kalau UU tersebut hanya merugikan kaum buruh. Anda […]