Janji PDIP 2014 Silam: 5 Tahun Bakal Jadikan APBN Bebas Defisit dan Utang Luar Negeri
LOMBOK GROUP NEWS | PDI Perjuangan (PDIP) akan segera mendeklarasikan platform pembangunan ekonomi jika memegang pemerintahan di pemilu 2014.
Konsep itu bernama Pembangunan Semesta Berencana 25 Tahun, yang bertitik tolak dari perwujudan prinsip Trisakti yang diajarkan Bung Karno. Yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
Pembangunan Semesta Berencana 25 Tahun itu juga terdiri dari program lima tahunan yang bernama Agenda Strategis Pemerintahan, dan program tahunan lengkap dengan postur anggaran (APBN).
Yang pasti, PDI Perjuangan menargetkan, dalam periode lima tahun, Indonesia akan memiliki APBN surplus untuk pertama kali setelah selalu defisit dalam 10 tahun terakhir.
“Dalam lima tahun periode pemerintahan, kita sudah dapat mempersembahkan ke masyarakat, APBN yang pasti sudah surplus alias tak defisit,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan M Prakosa, dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (7/3/14) silam.
Anggota Tim Penyusun Platform Ekonomi PDIP, Arief Budimanta, menyatakan pihaknya memiliki konsep bahwa APBN yang akan disusun nanti benar-benar prorakyat dan tak terbebani utang luar negeri. Sebab partainya tak mau APBN terus-menerus defisit sehingga ditutup dengan utang. Dengan APBN yang surplus, maka akan lebih menjamin kedaulatan Indonesia sehingga keuangan negara bisa memakmurkan rakyat.
“Jadi kita bisa punya saving yang cukup. Itu cermin kedaulatan,” ujar Arief.
Saat ini, utang Indonesia selalu meningkat setiap tahun akibat APBN yang defisit. Untuk menambal defisit itu, utang selalu ditambah.
Mengutip data terakhir, hingga akhir 2013 lalu utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 2371,39 triliun. Artinya, saat ini rata-rata warga negara Indonesia sudah menanggung utang Rp 8,6 juta.
“Jangan hutang jadi opsi pertama. Begitu hutang, masih ada konsultan dari luar negeri dan kita yang bayar. Artinya pembuatan kebijakan jadi nggak netral, bukan demi kedaulatan bangsa tapi didikte oleh pemberi hutang,” ucapnya.
“Jadi jangan meninggalkan beban bagi generasi mendatang yang harus membayar.”
Anggota penyusun konsep tersebut, Imam Sugema, menambahkan bahwa mengandalkan utang luar negeri justru bisa membawa Indonesia ke jurang krisis. Ditegaskannya, kebijakan fiskal yang terus mengandalkan utang sama saja memasukkan Indonesia dalam perangkap utang. Sebab, Indonesia juga harus membayar bunga utang.
“Artinya utang tak akan pernah lunas. Dan itu hanya bisa diubah dengan perubahan kebijakan fiskal,” kata Imam.
Lebih lanjut Imam mengingatkan ketika Indonesia disodori Letter of Intent (LoI) karena berutang ke Dana Moneter Internasional (IMF). “Apa mau kita dikasih LOI lagi, terus diinjak-injak IMF?” ucapnya.
Imam menambahkan, APBN yang surplus juga lebih menjamin posisi tawar Indonesia dengan negara lain. Ia mencontohkan Tiongkok yang kini punya cadangan devisa hingga US$ 3 triliun.
“Tiongkok bukan hanya tak bisa didikte oleh Amerika Serikat, tetapi juga bisa memberi bantuan ke negara-negara di Afrika. Tapi bantuan itu enggak gratis. Implikasinya perusahaan-perusahaan pertambangan Tiongkok mudah untuk mengeruk kekayaan di Afrika,” ulasnya.
(BS)