Ngeri, Salah Langkah Jokowi Bisa Jadi Mantan Presiden RI Pertama Masuk Penjara
LOMBOK GROUP NEWS | Akun twitter BERKARYA NETWORK mengingatkan kepada orang nomor 1 di Republik Indonesia saat ini, Joko Widodo (Jokowi) agar segera mengatur strategi mempersiapkan diri terkait nasibnya usai tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI di 2024 mendatang.
Sebelumnya, belum ada sejarah Presiden Republik Indonesia terjerat jeruji besi, namun menurut Admin BERKARYA NETWORK dari catatan Pimpinan KPK ada 429 Kepala Daerah hasil Pilkada terjerat kasus korupsi dan pengambilan kebijakan yang kurang tepat merupakan salah satu sebagai pemicunya.
Terkit hal itu, BERKARYA NETWORK menyarankan Jokowi agar segera mempersiapkan Gibran atau Bobby untuk melanjutkan estafet kepemimpinannya.
“Gwe dukung Gibran dan Bobi atau one of them maju di 2024. Gak semua kawan itu ndorong ke atas, pak Jokowi. Tak sedikit malah ndorong ke jurang. Tak ada dalam sejarah kita Presiden dipenjara. Tapi, Pimpinan KPK catat ada 429 Kepala Daerah hasil Pilkada Terjerat Korupsi” tulisnya di akun @BERKARYA_NET, Ahad (7/11).
“Pengambilan kebijakan yang kurang tepat, bisa menjadi trigger nya. Apalagi, gwe amati mereka berdua belum masuk radar Parpol-parpol besar dan terganjal Presidential Threshold. Mulai banyakin baliho mereka, popularitasnya agar naik dulu. Pak Jokowi khn bukan pemilik partai, Tho? Come on” lanjutnya.
Menurut BERKARYA NETWORK, Saran itu disampaikan lantaran saat ini adalah kesempatan terbaik Jokowi mumpung masih memiliki pengaruh atau kekuatan.
“Mumpung pak Jokowi masih kuat saran kami ini dipertimbangkan” terangnya.
Tidak hanya itu, BERKARYA NETWORK juga menyarankan kepada Jokowi agar bisa memanfaatkan Menkominfo hingga Mahfud MD untuk mempermudah strateginya.
“Menkominfo, Nasdem. tapi semasih sebagai pembantu anda, bisa diatur lah, suruh bikin tim tuk nge’brending mereka berdua, sebelum Nasdem ambil Anis Baswedan loh, Pak. Lalu, emg orang-orang seperti Ngabalin bisa Pak Jokowi titipin tuk menjadi bemper nantinya? Dan banyak lain-lainnya itu? Yang bener aja” ungkapnya.
Sementara soal terganjal aturan Presidential Threshold, Akun BERKARYA NETWORK menyarankan Jokowi bisa memanfaatkan Menko Polhukam, Mahfud MD untuk membantunya.
“Minta mprof Mahfud tuk mendorong dihapusnya Presidential Threshold, beliau mah; bisa aja narasinya. Minta KPK untuk jerat koruptor-koruptor kader Parpol yang menjabat, gertak mereka, biar setuju ambang batas itu dihapuskan. So, jika itu terjadi maka peluang Boby dan Gibran lebih besar.” Jelasnya.
Bukan tanpa alasan, Admin BERKARYA NETWORK menyampaikan saran tersebut untuk menyelamatkan nasib Jokowi sendiri kedepan setelah selesai menjabat sebagai Presiden.
“Pak Harto, pendiri Golkar. Pak SBY, punya Parpol. Bu Mega juga punya. Gus Dur, juga ada. Pak Habibi, tidak namun menjabat hanya 2 tahun sadja, lawan politiknya bisa dikata tak ada. Lah, Pak Jokowi? Kata Bu Mega hanya petugas partai. Yang bikin keder, usai menjabat piye? Ga nderedeg, Pak?” tanyanya.
“Eksekutif itu ya seumur menjabat aja. Tapi kalau punya Parpol, Ketum bisa kontrol legislatif di periode-priode seterusnya. Kalau setelah bapak turun jabatan piye, Pak? Kalau ada ketum Parpol yang agak gimana gitu sama Panjenegan, ya bisa jadi imbasnya ke mana-mana, bisa jadi ke daerah juga.” Jelas Admin BERKARYA NETWORK.
“Dengan menjabatnya anak dan mantu itu jebakan Betmen. Ya contoh kayak Anis Baswedan, dech; dicari terus salahnya sama kader partai U23 itu. Untung aja tu Parpol papan bawah, jadi ga ngaruh signifikan serangannya, cuma dianggap kentut aja sama Anis. Lah kalo parpol gede? Ambyar.” Lanjutnya.
“Mungkin elit-elit Parpol itu sekarang masih sungkan ke sampean, atau bahkan takut, atau mungkin berharap kadernya dapat posisi basah sehingga bisa kontribusi ke Parpol. Yo bekne, jadi Mentri atau apalah apalah. Tapi, kalo sampean wis ga menjabat? Duh, ngeri!” tutup Admin BERKARYA NETWORK.