Gelombang penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja kini tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Salah satunya, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) yang ikut menyampaikan sikap terhadap UU Sapu Jagat ini. “APHR meminta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan UU ini,” kata Ketua APHR yang juga anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dalam keterangan resmi yang diterima […]
?>
KNews.id- Gelombang penolakan rakyat terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Senin (5/10/2020) lalu, semakin membesar dari hari ke hari. Hal itu terlihat dari aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta kemarin, yang dihadiri jutaan massa. Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah menilai UU Cipta Kerja tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merampas hak-hak […]
?>
Kisruh persoalan aparat kepolisian yang mengejar massa aksi anarki sambil menembakkan gas air mata di permukiman warga Kwitang, Senen, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Oktober 2020 membuat pihak kepolisian angkat bicara. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Heru Novianto. Menurut Heru, pihaknya telah melakukan komunikasi secara langsung dengan warga Kwitang untuk membahas persoalan ini. Persoalan […]
?>
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membuka ruang dialog membahas persoalan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu dilakukannya dengan mengundang sejumlah rektor, perwakilan buruh dan pengusaha di Jawa Tengah duduk bersama dan menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak. Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul “Pak Ganjar Undang Para Ketua BEM, Tetapi tak Ada yang Hadir, Ini Responsnya” Pertemuan yang digelar […]
?>
Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Medan, Khairil Amri dicokok pihak Polrestabes Medan. Hal itu dibenarkan Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin. “Jadi, KAMI Medan Khairi Amri ini sedang diperiksa di Polrestabes,” ucap dia kepada wartawan, Senin, 12 Oktober 2020. Yang bersangkutan dicokok buntut unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja Ominibus Law yang berujung rusuh di Kota Medan, […]
?>
Pakar hukum Tata Negara angkat bicara soal disahkannya UU Omnibus law, Dr. Refly Harun mengungkapkan Undang-undang Omnibus Law bukan hanya merugikan kaum buruh saja, tapi bisa juga merugikan hak warga sipil lainnya. sehingga ia sendiri meminta rakyat untuk tidak menyepelekan undang-undang tersebut. “Jika anda tidak peduli UU OMNIBUS LAW, dan anda berfikir kalau UU tersebut hanya merugikan kaum buruh. Anda […]