Photo: dr. Tifauzia Tyassuma/Net (IST) LOMBOK GROUP NEWS | Ahli epidemiologi dr. Tiafuzia Tyassuma dalam tulisannya yang beredar dengan tegas menolak proses vaksinasi dari pemerintah. dr. Tifauzia menyebut bahwa dirinya sendiri tidak mengizinkan dilakukannya vaksinasi dengan Sinovac meski diancam dengan pistol sekali pun ia akan tetap menolak kecuali dengan vaksin Merah Putih buatan bangsa sendiri. “Saya tidak mengizinkan siapapun juga, […]
?>
Penanganan Covid-19 di Indonesia menunjukkan sejumlah langkah yang tak selaras atau inkonsisten. Kondisi ini terlihat hingga kasus kerumunan pendukung pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab (HRS). Hal itu disampaikan pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (DPP Fisipol UGM) Bayu Dardias. Bayu berbicara di diskusi daring ‘Politik Pemerintahan 2020: Mencari Normalitas […]
?>
Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. atau yang lebih dikenal dengan nama Mahfud MD itu menanggapi lansung terkait pernyataan Ridwan Kamil yang meminta dirinya bertanggung jawab terkait kekisruhan yang menimpa Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habieb Rizieq Shihab. Menurut Gubernur jawa Barat itu, kekisruhan kerumunan berlarut-larut setelah Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang ke Indonesia ini terjadi dimulai […]
?>
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, selesai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Rabu, 16 Desember 2020. Emil, begitu Ridwan Kamil biasa disapa, diperiksa terkait kasus kerumunan di Megamendung Kabupaten Bogor yang dihadiri Habib Rizieq Shihab. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama satu jam setengah. Emil mengatakan pemeriksaan ini hanya penyempurnaan karena semua pertanyaan mayoritas sudah ditanyakan dan diberi keterangan saat di Bareskrim Mabes Polri. Dikutip dari laman news.detik.com, […]
?>
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, masyarakat yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentang virus corona atau Covid-19 tidak bisa dipidana. Menurut dia, sanksi pidana hanya bisa dijatuhkan oleh Undang-Undang (UU). Sementara Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana. “Paling tinggi denda, itu mungkin dapat dilakukan daerah tapi dalam bentuk […]