Kamis, 28 Januari 2021 | 10:08 AM
?>
LOMBOK GROUP NEWS | Isu taliban kembali muncul di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isu ini muncul di tengah upaya pengusutan kasus korupsi bansos Covid-19. Isu yang sama muncul pada akhir 2019 bersamaan dengan revisi Undang-Undang KPK yang mendapatkan penolakan dari mahasiswa dan kalangan sipil. Eks Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mempertanyakan apakah isu ini bakal laku digoreng kembali di tengah […]
?>
LOMBOK GROUP NEWS | Dugaan kasus korupsi dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek dinilai serupa dengan kasus korupsi PT PT Asuransi Jiwasraya. “Dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan memang hampir mirip dengan kasus korupsi di Jiwasraya, di mana ada dugaan penggelapan dana investasi,” ujar Ekonom sekaligus Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda saat dihubungi MNC News […]
?>
LOMBOK GROUP NEWS | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah lima perusahaan penyedia bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial, pekan lalu. Kelimanya adalah PT Anomali Lumbung Artha, PT Famindo Meta Komunika, PT Mesail Cahaya Berkat, PT Junatama Foodia Kreasindo, dan PT Dwimukti Graha Elektrindo. KPK mendapati bahwa Juliari menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari para pengusaha penyedia bantuan sosial. […]
?>
Photo: Tersangka kasus suap eks calon legislatif (caleg) PDIP, Harun Masiku. /RRI LOMBOK GROUP NEWS | Keberadaan mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku yang menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih misteri hingga saat ini. Diketahui, Harun Masiku menjadi buronan kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024. KPK pun meyakini buronan Harun Masiku masih hidup. “Apakah statusnya […]
?>
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri menyatakan Menteri Sosial Juliari Batubara bisa diancam dengan hukuman mati. Ancaman hukuman mati bisa diberikan kepada Juliari jika terbukti melanggar Pasal 2 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Ya, kita paham bahwa di dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 pasal 2 yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan […]