Ribuan massa aksi tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih menggelar aksi protes di depan kantor DPRD Provinsi Bali, Kamis (8/10) sore. Dari pantuan langsung di lokasi aksi, massa sempat bentrok dengan aparat polisi. Aparat polisi yang berjaga di sebelah Utara kantor DPRD menembakkan gas air mata ke arah masa di depan kantor DPRD Bali. Tidak hanya itu, massa juga […]
?>
Kewajiban untuk mempertahankan minimal 30 persen kawasan hutan dalam UU Kehutanan dicoret lewat UU Omnibus Law Cipta Kerja. Maklumat yang ditetapkan langsung sebelumnya oleh mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie setelah reformasi, tapi kini dihapus dalam Omnibus Law yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam Omnibus Law, angka 30 persen hilang dan pengaturan diserahkan kepada pemerintah pusat di tingkat […]
?>
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI berencana menggelar aksi demonstrasi atau unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (8/10/2020). Saat aksi demonstrasi tersebut digelar, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipastikan tak akan ada di tempat. Pasalnya, Jokowi mempunyai agenda kerja lainnya. Jokowi dilaporkan akan mengunjungi lahan proyek lumbung pangan atau food […]
?>
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10). DPR mempercepat jadwal pengesahan dari jadwal semula direncanakan 8 Oktober mendatang karena alasan laju Covid-19 terus meningkat. Massa serikat buruh yang semula akan menggelar aksi juga disekat di daerah masing-masing. Upaya menggelar demo juga dilarang dengan alasan […]
?>
Pemerintah dan DPR memperbolehkan warga negara asing (WNA) mempunyai hak milik satuan rumah susun atau sarusun. Izin diberikan dalam Rancangan UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru saja disahkan di parlemen awal pekan kemarin. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 144 ayat (1) beleid tersebut. Dalam pasal itu ditegaskan hak milik sarusun dapat diberikan kepada lima golongan. Lima golongan itu meliputi warga […]
?>
Panas isu penolakan Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) ternyata membuat para penggemar gerah. Alhasil K-Popers ikut meramaikan tren Omnibus Law di Twitter. akar media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan K-Popers awalnya tidak paham dengan Omnibus Law. Namun setelah paham, para K-Popers ini membantu tagar-tagar penolakan Omnibus Law menjadi trending topic dunia. “K-popers yang tadinya tidak paham, turut […]